
Pemerintah Pastikan Guru PPPK Paruh Waktu Tetap Aman Meski Tidak Lolos Uji Kompetensi
JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa status kepegawaian bagi sekitar 172.000 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tidak akan dicabut, meskipun mereka nantinya dinyatakan tidak lulus dalam tes yang sedang disiapkan.
Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai menghadiri rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut melibatkan pimpinan DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Kementerian Keuangan.
Menurut Tito, tes yang disiapkan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengangkat para guru PPPK paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Namun, ia menegaskan bahwa kegagalan dalam tes tersebut bukanlah akhir dari segalanya bagi para guru.
"Kesimpulannya, mereka akan diupayakan mengikuti semacam tes. Jika lulus, mereka akan dijadikan pegawai Kemendikdasmen. Namun, jika tidak lulus, status mereka tetap dipertahankan. Tidak ada pemecatan atau perumahan," ujar Tito kepada awak media.
Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan bagi para guru PPPK paruh waktu ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan Tito untuk menegaskan bahwa tidak ada kendala fiskal dalam menjaga kesejahteraan para guru.
"Pembiayaannya dari Kementerian Keuangan. Tadi Wakil Menteri Keuangan hadir, begitu pula perwakilan Kemendikdasmen. Intinya, pembiayaan bersumber dari APBN," jelasnya.
Lebih lanjut, Tito memberikan kelonggaran bagi para guru yang belum berhasil lolos pada tahun ini. Mereka dipersilakan untuk mengikuti tes kembali pada tahun berikutnya.
"Jika tidak lulus tahun ini, mereka boleh ikut lagi tahun depan. Intinya, pemerintah ingin memberikan ketenangan kepada ASN, baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, terutama para guru," tambah Tito.
Ketika ditanya mengenai ada tidaknya kuota tertentu dalam pengangkatan menjadi pegawai penuh waktu, Tito menyerahkan detailnya kepada Menteri PAN-RB. "Itu tergantung hasil tesnya. Untuk detailnya, silakan tanyakan langsung kepada Bu MenPAN yang lebih memahami," pungkasnya.
(Sumber: Kompas.com)

