Gebrakan Baru! Pemerintah Wacanakan Gaji PNS dan Pensiunan Bakal Lewat Kopdes

Gebrakan Baru! Pemerintah Wacanakan Gaji PNS dan Pensiunan Bakal Lewat Kopdes

PNS Admin   9:34 PM

Menteri Koperasi dan UKM

 

JAKARTA, INDSMEDIA.COM — Wacana transformasi sistem pembayaran gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan kembali mencuat. Pemerintah disebut tengah mengkaji opsi baru untuk menyalurkan penghasilan bulanan tersebut tidak lagi melalui bank konvensional, melainkan melalui koperasi.

Kabar ini mencuat seiring dengan beredarnya materi sosialisasi terkait program "Kopdes Merah Putih" (Koperasi Desa Merah Putih). Dalam unggahan yang beredar, terlihat Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, tengah menyampaikan orasi di depan podium dengan latar belakang logo program tersebut.

"Gebarakan Baru Tinggalkan Bank! Pemerintah Lempar Wacana Gaji PNS dan Pensiunan Bakal Cair Lewat Koperasi," demikian bunyi narasi yang tertera dalam unggahan tersebut, dikutip melihatindonesiaTV, Selasa (7/10/2026).

Dorong Kemandirian Ekonomi Desa

Dalam gambar tersebut, Ferry Juliantono tampak antusias menyampaikan gagasan tersebut. Ia mengangkat tangan kanannya, memberikan penekanan pada poin penting mengenai peran koperasi sebagai pilar ekonomi baru. Latar belakang panggung yang didominasi warna merah dan putih serta logo "Kopdes Merah Putih" menegaskan arah kebijakan yang ingin ditempuh pemerintah, yakni memperkuat koperasi di tingkat desa.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri digadang-gadang sebagai upaya pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian dari bawah. Salah satu instrumen yang diusulkan adalah memutar arus uang gaji ASN dan pensiunan agar tidak hanya berputar di bank besar, tetapi juga mengalir ke koperasi-koperasi desa.

Jika wacana ini terealisasi, maka sistem payroll ASN yang selama ini terpusat di bank-bank BUMN akan mengalami perubahan signifikan. Pemerintah menilai, penyaluran melalui koperasi dapat mempercepat perputaran ekonomi di desa, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat terkecil.

Tantangan dan Pro Kontra

Meski demikian, wacana ini diprediksi menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pengamat ekonomi koperasi menilai langkah ini bisa menjadi terobosan untuk membangkitkan kembali kejayaan koperasi di Indonesia. Koperasi dinilai lebih dekat dengan anggota dan memiliki potensi untuk memberikan layanan yang lebih personal dibandingkan bank.

Namun di sisi lain, tantangan terkait infrastruktur teknologi, manajemen risiko, dan keamanan dana menjadi sorotan utama. Bank selama ini memiliki sistem pengawasan yang ketat dan jaringan yang luas. Masyarakat pun menanti kejelasan teknis mengenai bagaimana mekanisme pencairan gaji tersebut nantinya, apakah sepenuhnya menggantikan bank atau hanya bersifat opsional.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai jadwal implementasi dan detail teknis dari wacana tersebut. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan ASN dan pensiunan.

(Tim Redaksi)

PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu Selangkah Raih Kemenangan, Demo 7 September Akhirnya Batal

PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu Selangkah Raih Kemenangan, Demo 7 September Akhirnya Batal

PPPK Admin   3:06 PM

JAKARTA – Kabar gembira datang bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia. Setelah melalui serangkaian perjuangan dan aspirasi yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sejumlah tuntutan utama terkait status kepegawaian dan kesejahteraan PPPK akhirnya menemukan titik terang.

Pertemuan antara perwakilan Aliansi Merah Putih Lintas Profesi dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Senin (7/9/2026) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, membawa hasil manis. Sebanyak 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu menyampaikan empat tuntutan utama yang selama ini diperjuangkan.

Dasco menyatakan siap merealisasikan tuntutan tersebut dan meminta waktu sekitar satu bulan untuk pembahasan lebih lanjut. Atas kepastian ini, rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang sedianya melibatkan 32.000 hingga 35.000 orang ASN se-Indonesia pada 7 September 2026 di kawasan Monas atau Istana Negara resmi dibatalkan dan diganti dengan penyerahan data perwakilan.

Berikut adalah poin-poin penting hasil pertemuan yang telah disepakati:

1. PPPK Paruh Waktu Naik Status: Seluruh PPPK paruh waktu dari berbagai formasi—baik tenaga teknis, tenaga kesehatan, guru, maupun tenaga kependidikan—akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2026 dengan hak gaji penuh setara ASN.

2. Peluang Jadi PNS: PPPK penuh waktu akan diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2027 tanpa syarat batas usia, dengan hak pensiun dan hak-hak lain yang sama dengan PNS. Khusus bagi yang berusia maksimal 58 tahun, proses pengangkatan dapat dilakukan lebih cepat.

3. Pengiriman Data: Selambat-lambatnya Senin, 7 September 2026, seluruh kementerian di Indonesia telah mengirimkan data PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu. Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Merah Putih telah menyerahkan berkas serta data jumlah PPPK paruh waktu secara nasional kepada Dasco dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

4. PPPK Kementerian Agama Rampung: Khusus untuk PPPK di lingkungan Kementerian Agama, baik paruh waktu maupun penuh waktu, Dasco menyatakan tidak ada lagi masalah karena kementerian terkait telah dipanggil dan diminta menyelesaikan sesuai keinginan utusan Aliansi Merah Putih.

5. Fasilitasi Mabes Polri: Selama masa pertemuan di Jakarta mulai hari ini hingga Senin (7/9/2026), seluruh biaya transportasi, konsumsi, dan penginapan para perwakilan ditanggung sepenuhnya oleh Mabes Polri melalui Koordinator Lapangan Brigjen Dwi Suryo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah dan DPR telah mencapai kesepahaman mengenai arah penyelesaian status guru. "Alhamdulillah hari ini semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," ujarnya.

Dasco menekankan bahwa keakuratan data menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan kepegawaian agar tepat sasaran. "Setiap kebijakan kepegawaian dimulai dari satu hal sederhana, data yang benar," tegasnya.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, menyampaikan rasa syukur atas tercapainya kesepakatan ini. "Pak Dasco menyatakan siap merealisasikan empat tuntutan kami. Beliau minta waktu sebulan untuk pembahasannya dan kami berikan waktu," katanya. Fadlun juga mengungkapkan bahwa data yang disiapkan tidak hanya mencakup anggota forum, tetapi seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu yang ingin diperjuangkan.

Kepastian ini disambut dengan sukacita oleh para PPPK di seluruh Indonesia. Seorang perwakilan forum menyebutkan bahwa perjuangan panjang selama ini akhirnya membuahkan hasil. “Alhamdulillah, perjuangan menemukan titik terang,” demikian ungkapan yang merepresentasikan rasa syukur seluruh PPPK paruh waktu dan penuh waktu.

DPR RI memastikan proses tersebut akan terus dikawal melalui fungsi pengawasan agar memberikan kepastian status dan karier bagi para pegawai secara bertahap. Seluruh masukan dari Aliansi Merah Putih akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait sebagai tindak lanjut.

Sumber : Aliansi Merah Putih

BREAKING NEWS: Revolusi Guru! Pemerintah Putuskan Semua Guru PPPK Naik Pangkat dan Jadi PNS!

BREAKING NEWS: Revolusi Guru! Pemerintah Putuskan Semua Guru PPPK Naik Pangkat dan Jadi PNS!

PNS Admin   8:39 AM

Jakarta, (Harian Guru) - Kabar menggemparkan datang dari Istana Negara! Pemerintah secara resmi mengumumkan perubahan besar-besaran dalam sistem kepegawaian guru yang akan mengubah nasib puluhan ribu tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan adanya "Kepastian untuk Guru" yang selama ini dinanti-nantikan.

Kabar baik ini, yang diunggah oleh akun @komunitasgurudigitalindonesia, menyebutkan tiga poin revolusioner yang siap menggebrak dunia pendidikan:

1. PPPK Paruh Waktu Langsung Diangkat Penuh Waktu di 2027!

Selama ini, status paruh waktu sering menjadi momok bagi para guru honorer yang telah diangkat menjadi PPPK. Kini, pemerintah menegaskan bahwa mereka tidak akan selamanya berada di bayang-bayang ketidakpastian. Mulai tahun 2027, semua guru dengan status PPPK Paruh Waktu akan secara resmi diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Ini adalah langkah besar yang memastikan hak dan kesejahteraan guru setara dengan aparatur sipil lainnya.

2. Jalan Terbuka Menuju PNS!

Jika berstatus penuh waktu saja sudah luar biasa, pemerintah melangkah lebih jauh. Setelah resmi menjadi PPPK Penuh Waktu, para guru akan diberikan "golden ticket" untuk mendapatkan kesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tidak ada lagi kata "hanya" PPPK; masa depan sebagai abdi negara dengan segala tunjangan dan kepastian pensiun kini terbuka lebar!

3. Semua Guru Diambil Alih Pemerintah Pusat!

Ini adalah poin yang paling monumental. Dalam sebuah keputusan yang dianggap sebagai lompatan sejarah, pemerintah menyepakati adanya perubahan status kepegawaian. Seluruh guru (PPPK dan PNS nantinya) akan dipindahkan menjadi Pegawai Pemerintah Pusat. Selama ini yang kita kenal adalah guru daerah, kini semua akan dikelola langsung oleh pusat. Hal ini diyakini akan menyamaratakan kualitas, kesejahteraan, dan distribusi guru secara merata di seluruh Indonesia.

Menteri Prasetyo Hadi menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan tanpa tanda jasa.

"Dengan kepastian ini, kami berharap para guru tidak perlu lagi khawatir akan masa depannya. Mereka bisa fokus 'Terus Mengajar Demi Indonesia Maju'," tegasnya.

Kabar ini langsung disambut gegap gempita oleh para guru dari Sabang sampai Merauke. Berbagai grup media sosial dipenuhi oleh ungkapan syukur dan kegembiraan atas kebijakan yang dianggap sebagai hadiah terbesar bagi dunia pendidikan di era pemerintahan saat ini.

Tetap pantau terus perkembangan berita mengejutkan ini hanya di kanal resmi dan komunitas guru digital Indonesia.

#GuruHebat #IndonesiaMaju #KepastianUntukGuru #PPPKJadiPNS

Perkembangan Terbaru 2025: DPR Sahkan RUU ASN, Pengalihan PPPK ke PNS Mulai Tahap Kedua?

Perkembangan Terbaru 2025: DPR Sahkan RUU ASN, Pengalihan PPPK ke PNS Mulai Tahap Kedua?

PPPK Admin   10:41 PM

Jakarta, 10 Oktober 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rapat paripurna terbaru pada hari ini. Pengesahan ini membawa angin segar bagi proses pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan tahap kedua implementasi yang akan dimulai pada Maret 2025.

Sejak pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pemerintah telah mendorong pengalihan PPPK ke PNS untuk memberikan kepastian kerja dan meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Pada 2024, sekitar 300.000 PPPK telah dialihkan statusnya, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Data terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan bahwa total PPPK aktif mencapai 1,1 juta orang, dengan fokus pengalihan pada mereka yang telah bekerja minimal 3 tahun dan memiliki nilai kinerja unggul.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pengalihan ini menjadi prioritas dalam agenda reformasi birokrasi Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan efisiensi dan profesionalisme ASN. Pada awal 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp 15 triliun dari APBN untuk mendukung proses ini, termasuk pelatihan dan tunjangan transisi.

Rapat paripurna DPR pada 10 Februari 2025, yang dihadiri oleh seluruh fraksi, membahas dan mengesahkan RUU ASN setelah melalui pembahasan intensif di Komisi II. Menteri PANRB, Agus Fatoni, hadir sebagai saksi ahli dan menyampaikan bahwa pengesahan ini akan mempercepat pengalihan PPPK.

Pengesahan RUU ASN: RUU disahkan dengan 450 suara setuju, 20 abstain, dan 5 menolak. Undang-undang ini mengatur pengalihan PPPK ke PNS secara bertahap hingga 2028, dengan target 700.000 PPPK dialihkan pada 2025-2026.

- Tahap Kedua Implementasi: Mulai Maret 2025, pengalihan akan difokuskan pada PPPK di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) dan sektor strategis seperti pertahanan, keamanan, dan infrastruktur. PPPK yang telah lulus tes kompetensi akan langsung dialihkan tanpa tes ulang.

- Kriteria dan Prioritas: Pengalihan berlaku untuk PPPK dengan masa kerja 2-5 tahun, nilai kinerja minimal B, dan tidak ada catatan disiplin. Prioritas diberikan kepada PPPK di jabatan fungsional seperti dokter, guru, dan teknisi.

- Pengawasan dan Transparansi: DPR menambahkan pasal tentang pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mencegah korupsi. Fraksi PDI-P mengusulkan mekanisme pengaduan online, yang diterima dan akan diintegrasikan.

- Anggaran Tambahan: Komisi II menyetujui revisi anggaran untuk menyediakan insentif bagi PPPK yang dialihkan, termasuk kenaikan gaji sebesar 10-15% sesuai golongan.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, "Pengesahan RUU ASN ini adalah langkah maju untuk membangun ASN yang profesional dan berintegritas. Kami berkomitmen untuk memastikan proses ini adil dan merata di seluruh Indonesia."

Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Rina Sari, mengatakan bahwa pengesahan ini akan mengurangi turnover pegawai dan meningkatkan produktivitas. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran di daerah miskin dan potensi overload administrasi perlu diatasi. "Pemerintah harus memprioritaskan digitalisasi proses untuk efisiensi," katanya.

Proses pengalihan diperkirakan akan melibatkan 500.000 PPPK pada 2025, dengan total pengalihan penuh mencapai 1 juta orang dalam beberapa tahun. PPPK yang tidak memenuhi syarat akan diberikan opsi kontrak tetap atau program pensiun.

Untuk update lebih lanjut, kunjungi situs resmi DPR RI atau Kementerian PANRB. Berita ini berdasarkan laporan resmi rapat paripurna DPR dan pernyataan pemerintah per 10 Februari 2025.

 (Sumber: Sekretariat DPR RI, Kementerian PANRB)

Pernyataan Kontroversial Kepala BKN Sebut PNS 'Asli', PPPK Hanya 'Pengisi Kekosongan Sementara'!

Pernyataan Kontroversial Kepala BKN Sebut PNS 'Asli', PPPK Hanya 'Pengisi Kekosongan Sementara'!

PPPK Admin   8:33 AM

Foto : Kepala BKN

JPNN.com - Sebuah pernyataan yang dinilai elit, diskriminatif, dan menusuk hati ribuan tenaga honorer terlontar dari pejabat tertinggi yang justru seharusnya menjadi pelindung mereka: Prof. Zudan Arif Fakhrullah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam sebuah video TikTok yang kini viral dan memicu badai kemarahan, Zudan dengan santainya membeberkan hierarki kasta pegawai negeri versinya. Dengan logika yang menyakitkan, ia menyatakan bahwa PNS adalah "jenjang karier yang asli", sementara rekan-rekan mereka dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanyalah "tenaga siap pakai" yang fungsinya cuma untuk "mengisi kekosongan sementara".

Bayangkan betapa pedihnya mendengar hal ini. Para PPPK yang selama ini bekerja keras, memikul beban yang sama, bahkan seringkali di posisi yang lebih berat, tiba-tiba dianggap hanya sebagai "penyambung nyawa" atau "cadangan darurat" bagi para PNS. Status mereka, dalam pandangan sang bos BKN, tidak lebih dari sekadar penambal lobang yang suatu saat bisa dicabut dan dibuang.

Ini bunyi pernyataan kontroversial yang memicu amarah itu:

“Jadi, PPPK itu tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara di PNS. Tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara,”

Prof. Zudan Arif Fakhrullah, Kepala BKN:

Kata-kata "siap pakai" dan "sementara" itulah yang terasa seperti pisau belati. Seolah-olah mereka bukanlah manusia dengan jenjang karier dan masa depan, melainkan sekadar tool atau alat yang bisa dipakai dan disingkirkan. Lantas, di mana janji negara tentang penghargaan terhadap kinerja? Di mana keadilan bagi mereka yang telah mengabdi puluhan tahun sebagai honorer sebelum akhirnya lolos PPPK?

Akibatnya, komunitas dan forum PPPK di seluruh Indonesia menyatakan kekecewaan dan kemarahan yang mendalam. Mereka merasa tidak hanya disingkirkan, tetapi juga dihinakan secara institusional oleh orang nomor satu di lembaga yang mengurusi kepegawaian.

Fadlun Abdillah, Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), menyampaikan protes kerasnya:

"Pernyataan Prof. Zudan akan menjadi polemik besar. Ini sangat merendahkan. Masa PPPK dianggap rendah begitu? Kami bekerja sama kerasnya, menanggung beban yang sama, tapi di mata beliau kami hanya 'tukang isi kekosongan'? Ini penghinaan yang sistematis!"

Pernyataan ini bukan hanya salah, tetapi berbahaya. Ia berpotensi memecah belah solidaritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengubur harapan ribuan tenaga honorer yang berjuang mati-matian untuk lolos seleksi PPPK, yang mereka kira adalah jalan menuju pengakuan yang setara.

Pertanyaannya sekarang: Apakah ini adalah kebijakan resmi pemerintah? Apakah pemerintah melalui BKN memang sengaja menciptakan sistem kasta di dalam birokrasinya sendiri, dimana satu kelompok dianggap "asli" dan kelompok lainnya hanyalah "warga kelas dua" yang statusnya selalu di ujung tanduk?

Rakyat menunggu klarifikasi dan permintaan maaf. Bukan hanya atas kata-katanya, tetapi atas mentalitas dan mindset diskriminatif yang justru bersemayam di pucuk pimpinan lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh pegawai.

Sumber : JPNN.com

Mulai 24 Maret 2025 semua satu pintu - Langkah Aktifkan MFA di ASN Digital

Mulai 24 Maret 2025 semua satu pintu - Langkah Aktifkan MFA di ASN Digital

Tutorial Admin   9:55 AM

Mulai 24 Maret 2025 e-Kin hanya bisa dibuka melalui platform ASN Digital

Berikut ini langkah-langkahnya: 

Langkah Aktifkan MFA: 

1. Instal Google Authenticator melalui google play store ( play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2  )

2. Login ke ASN Digital (  https://asndigital.bkn.go.id  )

3. Masukan username dan password yang biasa digunakan untuk login ke kinerja BKN/MyAsn (Abaikan OTP nya) 

4. Klik "Login"

5. Ubah Password lama ke yang baru dengan 12 digit (terdiri dari simbol, angka, huruf besar).

6. Pada kolom device, masukkan nama perangkat/nama pengguna. 

7. Klik "login / masuk."

8. Jika muncul Barcode silahkan discan menggunakan Google Authenticator yang telah terinstall di HP. 

9. Masukkan segera kode OTP 6 digit. Jika gagal tunggu 2 menit akan muncul kode yang baru. 

____

Multi Factor Authentication (MFA) adalah metode keamanan yang mengharuskan pengguna melewati lebih dari satu langkah verifikasi saat login untuk memastikan akses hanya diberikan kepada pemilik akun yang sah. 

Tutorialnya di youtube, https://youtu.be/e1EyR4Yswh4?si=OML6B89rcDQwiUPF

Jabatan Pengawas Sekolah Diahapus? Ini Menurut MenPANRB Rini Widyantini

Jabatan Pengawas Sekolah Diahapus? Ini Menurut MenPANRB Rini Widyantini

PNS Admin   11:35 AM

Foto ASN 

INDSMEDIA.COM- Transformasi Birokrasi dalam Tata kelola pendidikan terus berlanjut, kali ini karir guru akan mengalami penyederhanaan usai Menteri PANRB Rini Widyantini menghapus 3 jabatan fungsional PNS. 

Salah satunya Pengawas Sekolah yang akan dikembalikan secara fungsional menjadi jabatan awal.

Hal ini sudah diatur dalam Peraturan MenPANRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru. Jabatan fungsional satu ini akan mengalami efisiensi dan efektifitas.

Secara nomenklatur, guru saat ini memiliki beberapa jenjang karir dan pangkat. Mulai dari Guru ahli pertama, ahli muda, ahli madya, hingga ahli utama. 

Sementara masih terdapat beberapa tugas tambahan yang membuat jabatan fungsional guru berubah. Seperti jabatan Kepala Sekolah yang membuatnya tidak lagi menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengajar.

MenPANRB Rini Widyantini menilai bahwa perlu dilakukan penyederhaan pada pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga terjadi efisiensi terhadap 3 jabatan fungsional yang selama ini akrab di dunia pendidikan.

Ketiga jabatan tersebut telah dihapus melalui Peraturan MenPANRB Nomor 21 Tahun 2024. Ke depan hanya tinggal satu sebutan, yakni jabatan fungsional Guru. Secara nomenklatur, guru saat ini memiliki beberapa jenjang karir dan pangkat.

Mulai dari Guru ahli pertama, ahli muda, ahli madya, hingga ahli utama. Sementara masih terdapat beberapa tugas tambahan yang membuat jabatan fungsional guru berubah. Seperti jabatan Kepala Sekolah yang membuatnya tidak lagi menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengajar.

MenPANRB Rini Widyantini menilai bahwa perlu dilakukan penyederhaan pada pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga terjadi efisiensi terhadap 3 jabatan fungsional yang selama ini akrab di dunia pendidikan.

Ketiga jabatan tersebut telah dihapus melalui Peraturan MenPANRB Nomor 21 Tahun 2024. Ke depan hanya tinggal satu sebutan, yakni jabatan fungsional Guru. 

Adapun 3 jabatan yang dihapus dan dilebur kembali menjadi Guru adalah:

1. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

2. Jabatan Fungsional Penilik Sekolah

3. Jabatan Fungsional Pamong Belajar.

Regulasi baru tentang integrasi jabatan fungsional Guru ini sudah ditetapkan sejak 10 Desember 2024. Implementasinya akan mulai berlaku paling lambat 2 tahun sejak resmi diundangkan.

Dengan demikian, Pengawas Sekolah dan Penilik serta Pamong diwajibkan sertifikasi selayaknya jabatan guru. Namun terkait Batas Usia Pensiun (BUP) tetap diberikan hingga usia 65 tahun.**

Sumber: KemenPANRB

Diduga Bocor! PNS dan PPPK Diminta Ganti Password Ekinerja BKN Sekarang Juga!!!

Diduga Bocor! PNS dan PPPK Diminta Ganti Password Ekinerja BKN Sekarang Juga!!!

PPPK Admin   6:08 PM

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan imbauan penting bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia. BKN meminta agar seluruh pengguna segera mengganti password akun aplikasi layanan yang berkaitan dengan BKN. 

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas dugaan kebocoran data aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dan PPPK. Bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, BKN sedang melakukan identifikasi dan investigasi menyeluruh terkait potensi kebocoran data tersebut.

"Investigasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan data ASN dan melakukan mitigasi risiko yang diperlukan," ujar Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Vino Dita Tama, dalam siaran pers yang dirilis Senin, 12 Agustus 2024.

Meskipun adanya dugaan gangguan ini, BKN memastikan bahwa layanan manajemen ASN tetap berfungsi normal dan tidak terganggu. Namun, BKN mengingatkan seluruh pengguna layanan untuk segera memperbarui password dan melakukannya secara berkala demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan laporan dari detik.com, sekitar 4,7 juta data ASN diduga bocor dari sistem Satu Data ASN yang dikelola BKN. Informasi ini pertama kali diungkap oleh Falcon Feeds, sebuah platform keamanan siber, melalui akun X atau Twitter mereka.

Dugaan kebocoran ini diperkuat oleh pernyataan Chairman Lembaga Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, yang menyebut bahwa temuan ini berawal dari unggahan peretas anonim dengan nama pengguna TopiAx. Peretas tersebut mengklaim telah mendapatkan data-data penting milik ASN, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, NIP, nomor SK CPNS dan PNS, serta informasi pribadi lainnya.

Data tersebut bahkan ditawarkan di forum jual beli dengan harga USD 10 ribu, setara dengan Rp 159,4 juta, dan peretas telah membagikan sampel data milik 128 ASN dari berbagai instansi di Aceh.

Cara Ganti Password Layanan BKN

Berikut adalah panduan lengkap untuk mereset password akun MyASN:

1. Akses Situs MyASN :

Pertama, buka laman https://myasn.bkn.go.id.

2. Proses Reset Password

Di halaman utama, klik tombol “Lupa Password”. Kemudian, masukkan NIP serta alamat email instansi yang pernah Anda gunakan saat pertama kali mengaktifkan akun MyASN.  Setelah mengisi, klik tombol “Lanjutkan”.

3. Akses Email

Buka tab baru di peramban web Anda dan akses email instansi anda. Masukkan Username dengan NIP Anda dan password yang telah Anda atur sebelumnya.

Setelah masuk, buka inbox email untuk menemukan kode token yang dikirim oleh BKN. Salin kode token tersebut.

4. Konfirmasi Reset Password

Kembali ke halaman MyASN di https://myasn.bkn.go.id. Pada bagian konfirmasi reset password, masukkan password baru yang Anda inginkan di kotak “Password” (password harus minimal 8 karakter, termasuk huruf dan angka).

Kemudian, masukkan kode token yang telah Anda salin di kolom yang tersedia.

5. Selesai

Sosialisasi Uji Kompetensi 2024 (UKKJ, UKPJL dan PLDJF)

Sosialisasi Uji Kompetensi 2024 (UKKJ, UKPJL dan PLDJF)

PNS Admin   1:08 PM

Tahun ini Guru Semakin Sejahtera, Pemerintah Naikkan Tunjangan Sertifikasi Guru, Intip Besaran Kenaikannya…

Tahun ini Guru Semakin Sejahtera, Pemerintah Naikkan Tunjangan Sertifikasi Guru, Intip Besaran Kenaikannya…

Tunjangan Guru Admin   3:31 PM

Foto : Guru Abdi Negara

Para guru bersertifikasi di Indonesia mendapat kabar gembira dari pemerintah, pemerintah telah mengumumkan bahwa tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi untuk guru akan dinaikkan pada tahun 2024.

Kenaikan ini berlaku untuk semua guru bersertifikasi, baik yang berstatus ASN, PPPK, maupun non-PNS. Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai pengakuan atas kompetensi dan kinerja profesionalnya.

Tunjangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi, dan kualitas guru dalam melaksanakan tugas pendidikan.

Besaran Tunjangan Profesi Guru pada bulan April 2024 ditentukan berdasarkan PP No 5 Tahun 2024. Berikut daftarnya:

Golongan III dengan masa kerja 1 sampai 32 tahun

– IIIa Rp 8.357.100 – Ro 13.725.200

– IIIb Rp 8.710.800 – Rp 14.306.400

– IIIc Rp 9.079.200 – Rp 14.911.500

– IIId Rp 9.463.200 – Rp 15.543.100

Golongan IV dengan masa kerja 1 sampai 32 tahun

– IVa Rp 9.863.400 – Rp 16.199.700

– IVb Rp 10.280.700 – Rp 16.884.900

– IVc Rp 10.715.700 – Rp 17.599.200

– IVd Rp 11.169.000 – Rp 18.343.500

– IVe Rp 11.641.200 – Rp 19.119.600

Guru Profesional

Berapa Besaran Kenaikan Tunjangan Profesi Guru?

Besaran kenaikan tunjangan profesi guru tergantung pada status dan golongan guru. Berikut adalah rincian besaran kenaikan tunjangan profesi guru berdasarkan sumber dan data yang ada:

Guru ASN:

Tunjangan profesi guru ASN sebesar satu kali gaji pokok sesuai dengan golongan dan pangkatnya.

Karena gaji pokok ASN naik sebesar 8% pada tahun 2024, maka tunjangan profesi guru ASN juga naik sebesar 8%.

Misalnya, guru ASN golongan III/a dengan pangkat Penata Muda yang memiliki gaji pokok Rp3.044.300 pada tahun 2023, akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp3.287.844 pada tahun 2024.

Guru PPPK:

Tunjangan profesi guru PPPK sebesar satu kali gaji pokok sesuai dengan surat keputusan pengangkatan.

Karena gaji pokok guru PPPK juga naik sebesar 8% pada tahun 2024, maka tunjangan profesi guru PPPK juga naik sebesar 8%.

Misalnya, guru PPPK golongan III/a yang memiliki gaji pokok Rp3.044.300 pada tahun 2023, akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp3.287.844 pada tahun 2024.

Guru Non-PNS:

Tunjangan profesi guru non-PNS terdiri dari dua kategori, yaitu guru yang telah memiliki SK inpassing atau penyetaraan dan guru yang belum memiliki SK inpassing.

Guru yang telah memiliki SK inpassing akan mendapatkan tunjangan profesi setara dengan gaji pokok PNS sesuai dengan golongan dan pangkatnya.

Karena gaji pokok PNS naik sebesar 8% pada tahun 2024, maka tunjangan profesi guru non-PNS yang memiliki SK inpassing juga naik sebesar 8%.

Misalnya, guru non-PNS golongan III/a yang memiliki SK inpassing dan gaji pokok Rp3.044.300 pada tahun 2023, akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp3.287.844 pada tahun 2024.

Sementara itu, guru non-PNS yang belum memiliki SK inpassing akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp1.500.000 per bulan.

Sumber : Berbagai Sumber

PTK - PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NHT UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSEP PENJUMLAHAN BILANGAN MAPEL MATEMATIKA DI KELAS I SDN CITEUREUP 3

PTK - PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NHT UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSEP PENJUMLAHAN BILANGAN MAPEL MATEMATIKA DI KELAS I SDN CITEUREUP 3

PTK Admin   5:14 PM

 

PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF

TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSEP PENJUMLAHAN BILANGAN MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI KELAS I SDN CITEUREUP 3

(PENELITIAN TINDAKAN KELAS)

ABSTRAK 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilatarbelakangi oleh adanya temuan kesulitan belajar yaitu siswa kelas I SDN Citeureup 3 Panimbang Pandeglang ketika diadakan pembelajaran Matematika tentang konsep penjumlahan bilangan sejumlah 65% siswa belum dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) atau 35% siswa yang sudah mencapai KKM, sehingga hasil belajar dikategorikan buruk. Selain itu, kualitas proses pembelajaran juga belum baik. Oleh karena tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep penjumlahan bilangan melalui penerapan pembelajaran koperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Perbaikan pembelajaran siklus I dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2023, dan siklus II dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2023. Dari hasil belajar siswa yang dihimpun dari Siklus I dan Siklus II adanya peningkatan hasil belajar siswa dan ketuntasan siswa, nilai rata-rata hasil belajar siswa pada Siklus I yaitu 70 dan Siklus II yaitu 84, dan Ketuntasan siswa dalam belajar pada Siklus I sebesar 65%, adanya peningkatan pada Siklus II sebesar 96%, Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan pada siswa kelas I SDN Citeureup 3. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan pembelajaran koperatif tipe Numbered Head Together (NHT), dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika konsep penjumlahan bilangan pada siswa di Kelas I SDN Citeureup 3 TP 2023/2024. Kata Kunci : hasil belajar, numbered head together, matematika

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    Latar Belakang Masalah

Peran guru dalam upaya memotivasi belajar siswa dan cara mengajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini juga di jelaskan oleh Meece dan Blumenfeld bahwa ada korelasi positif antara hasil belajar dengan motivasi, artinya semakin kuat dan tinggi motivasi yang dimiliki siswa akan berpengaruh besar terhadap hasil belajar dan minat siswa. Guru yang dapat menciptakan proses pembelajaran yang menantang siswa untuk berfikir dan berpartisipasi aktif, akan menumbuh kembangkan perhatian (attention), kegunaan (relevansi), rasa percaya diri (confidence) dan kepuasan (satisfication) pada diri siswa dengan sendirinya, sehingga siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan.

Dari pendapat Meece dan Blumenfeld dapat dilihat bahwa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal diperlukan guru yang mampu memotivasi, memilih alat peraga, metode yang tepat dan peka terhadap lingkungan sebelum melakukan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran serta hasil diskusi dengan teman sejawat (Observer) maka penyebab rendahnya hasil belajar siswa-siswi Kelas I SD Negeri Citeureup 3 adalah sebagai berikut : kemampuan awal siswa yang kurang, rendahnya motivasi siswa selama pembelajaran berlangsung, kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan, penggunaan media dan metode yang kurang relevan, kurangnya motivasi orangtua/wali siswa, kurangnya pemberian pengalaman langsung kepada siswa, berdasarkan analisis masalah diatas, peneliti (guru) merasa perlu melakukan perbaikan pembelajaran melalui program Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang memperhatikan dan mengevaluasi sejumlah komponen pembelajaran yang dilaksanakan. Kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat dari kebenaran sebelumnya yang sudah diterima, keberhasilan pembelajaran mutlak diperlukan.

 

1. Identifikasi Masalah

       Hasil belajar yang diperoleh siswa elas I di SD Negeri Citeureup 3 pada mata pelajaran Matematika dibawah standar yang ditetapkan, ketika diadakan pembelajaran Matematika tentang konsep penjumlahan bilangan sejumlah 65% siswa belum dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) atau 35% siswa yang sudah mencapai KKM, sehingga hasil belajar dikategorikan buruk. Selain itu, kualitas proses pembelajaran juga belum baik. Melihat hal yang seperti itu peneliti sebagai guru kelas, terdorong untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan dan meminta bantuan teman sejawat sebagai observer untuk mencari solusi menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Analisis Masalah

  Hasil refleksi dan diskusi menyimpulkan adanya masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, dan masalah tersebut dimungkinkan berasal dari diri guru, maupun dari siswa serta dari lingkungan belajar siswa. Berdasarkan kegiatan refleksi guru dan diskusi dengan teman sejawat terhadap proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Matematika tentang Pengurangan tiga bilangan maka ditemukan: siswa tampak kurang antusias, apatis, kurang minat, tidak termotivasi, kurang bertanggungjawab, merasa bingung bila diberi kesempatan untuk bertanya dan mengerjakan, tampak tegang jika dihadapkan dengan pertanyaan atau soal. Berdasarkan gejala-gejala yang ditampilkan oleh siswa tersebut, dapat diidentifikasi adanya beberapa masalah yang sedang terjadi dalam proses pembelajaran, baik yang datangnya dari siswa, guru, media, sumber belajar, ataupun dari lingkungan belajar, karena masalah yang timbul komplek, maka untuk memudahkan kegiatan PTK, peneliti mengidentifikasi masalah tersebut menjadi masalah yang lebih spesifik yaitu : rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika berasal dari rendahnya motivasi belajar siswa yang diakibatkan oleh kurang tepatnya penggunaan pendekatan pada sistem belajar, metode  pembelajaran yang digunakan serta kurangnya alat peraga dan media dalam pembelajaran. Dengan menyadari kenyataan diatas, peneliti mencoba mencari solusi dengan menerapkan metode pembelajaran Numbered Head Together (NHT) pada proses perbaikan pembelajaran.

Dokumen selengkapnya HUBUNGI Admin via Contact Form dibawah ini!

Ini Besaran Gaji Terbaru ASN, TNI dan Polri setelah Naik 8%!!!

Ini Besaran Gaji Terbaru ASN, TNI dan Polri setelah Naik 8%!!!

PNS Admin   10:29 AM

Foto : ASN

Jakarta, Indsmedia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, TNI dan Polri naik 8% di tahun 2024. Kenaikan ini juga sudah disahkan dalam UU APBN 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan gaji itu akan dimulai per Januari 2024. "Insya Allah secepatnya, kalaupun lewat dari 1 Januari haknya tetap dibayarkan mulai 1 Januari. Kan 12 bulan gitu ya," ungkap Sri Mulyani dikutip Kamis (4/1/2024)

Dia menambahkan masih merampungkan peraturan pemerintah (PP) mengenai kenaikan gaji ASN dan pensiunan. ASN, TNI dan Polri menerima kenaikan 8%, sementara pensiunan naik 12%.

"ASN TNI Polri dan pensiunan seperti yang disampaikan bapak Presiden nanti kita sampaikan begitu RPP-nya selesai haknya tidak dikurangi mulainya 1 Januari," ujarnya.

Untuk mengetahui berapa besaran gaji PNS di 2024 setelah kenaikan, berikut ini estimasinya:

1. Daftar Gaji PNS 2024 Golongan I

- Golongan Ia: Rp 1.685.664 - Rp 2.522.664

- Golongan Ib: Rp 1.840.860 - Rp 2.670.732

- Golongan Ic: Rp 1.918.728 - Rp 2.783.700

- Golongan Id: Rp 1.999.944 - Rp 2.901.420

2. Daftar Gaji PNS 2024 Golongan II

- Golongan IIa: Rp 2.183.976 - Rp 3.643.488

- Golongan IIb: Rp 2.385.072 - Rp 3.797.604

- Golongan IIc: Rp 2.485.944 - Rp 3.958.200

- Golongan IId: Rp 2.591.136 - Rp 4.125.600

3. Daftar Gaji PNS 2024 Golongan III

- Golongan IIIa: Rp 2.785.752 - Rp 4.575.312

- Golongan IIIb: Rp 2.903.580 - Rp 4.768.848

- Golongan IIIc: Rp 3.026.484 - Rp 4.970.592

- Golongan IIId: Rp 3.154.464 - Rp 5.180.760

4. Daftar Gaji PNS 2024 Golongan IV

- Golongan IVa: Rp 3.287.844 - Rp 5.400.000

- Golongan IVb: Rp 3.426.948 - Rp 5.628.420

- Golongan IVc: Rp 3.571.884 - Rp 5.866.452

- Golongan IVd: Rp 3.722.976 - Rp 6.114.636

- Golongan IVe: Rp 3.880.548 - Rp 6.373.296

Sumber : www.cnbcindonesia.com

Wow! Berikut Tabel Gaji ASN dalam Skema Single Salary

Wow! Berikut Tabel Gaji ASN dalam Skema Single Salary

PNS Admin   4:36 PM

Foto : ASN

INDSMEDIA.COM – Berikut Tabel gaji PNS yang dirilis di laman resmi BKN berisi prediksi nominal gaji untuk jabatan administrasi, jabatan fungsional hingga jabatan pimpinan tinggi jika single salary diberlakukan. Pada bocoran yang dibagikan BKN, bukan hanya nominal pada tabel gaji PNS yang berubah. Pangkat PNS untuk jabatan administrasi, jabatan fungsional hingga jabatan pimpinan tinggi juga turut berubah.

BKN merilis tabel gaji PNS terbaru dalam single salary melalui Policy Brief dengan nomor 010-Agustus 2017. Sudah rilis sejak 2017, namun sampai saat ini skema single salary untuk penggajian PNS masih terus dibahas.

Karena seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bukan hanya nominal gaji yang akan berubah. Pangkat PNS juga turut dirombak jika single salary diberlakukan. Hal itu juga akan mempengaruhi berbagai hal. Terlebih dengan skema single salary, nantinya PNS jabatan administrasi, jabatan fungsional hingga jabatan pimpinan tinggi hanya akan menerima gaji tunggal.

ASN

Sebab tunjangan melekat seperti tunjangan istri, anak, dan sebagainya akan dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah nominal terbaru tabel gaji PNS pada skema single salary untuk jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang termuat pada laman resmi BKN.

Tabel Gaji PNS Jabatan Administrasi:

JA-1: Rp2.472.000

JA-2: Rp2.602.600

JA-3: Rp2.702.200

JA-4: Rp2.806.100

JA-5: Rp3.465.400

 

JA-6: Rp3.601.300

JA-7: Rp4.403.000

JA-8: Rp4.550.600

JA-9: Rp5.351.200

JA-10: Rp5.521.800

JA-11: Rp5.699.700

JA-12: Rp5.885.200

JA-13: Rp6.605.200

JA-14: Rp6.842.400

JA-15: Rp7.043.800

JA-16: Rp7.253.800

 

Tabel Gaji PNS Jabatan Fungsional:

Pemula JF-4: Rp3.567.442

Terampil JF-5: Rp3.776.631

Terampil JF-6: Rp4.138.518

Mahir JF-7: Rp4.882.742

Mahir JF-8: Rp5.237.962

Ahli Pertama/Penyelia JF-9: Rp5.419.160

Ahli Pertama/Penyelia JF-10: Rp5.653.378

Ahli Madya JF-11: Rp5.837.962

Ahli Madya JF-12: Rp6.153.375

Ahli Madya/Ahli Muda JF-13: Rp6.497.378

Ahli Madya JF-14: Rp6.791.980

Ahli Madya JF-15: Rp7.288.336

Ahli Madya JF-16: Rp7.838.728

Ahli Utama JF-17: Rp8.138.728

Ahli Utama JF-18: Rp8.559.502

Ahli Utama JF-19: Rp8.749.198

Ahli Utama JF-20: Rp8.944.822

 

Tabel Gaji PNS Jabatan Pimpinan Tinggi:

JPT Pratama JPT-16: Rp8.539.000

JPT Pratama JPT-17: Rp8.846.400

JPT Pratama JPT-18: Rp9.153.900

JPT Pratama JPT-19: Rp9.461.400

JPT Pratama JPT-20: Rp9.768.900

JPT Madya JPT-21: Rp10.076.400

JPT Madya JPT-22: Rp10.383.800

JPT Madya JPT-23: Rp10.691.300

JPT Madya JPT-24: Rp10.998.800

JPT Utama JPT-25: Rp11.306.300

JPT Utama JPT-26: Rp11.613.700

JPT Utama JPT-27: Rp11.921.200

Itulah tabel gaji PNS jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang dimuat BKN melalui laman resmi bkn.go.id.***