Showing posts with label berita. Show all posts
Showing posts with label berita. Show all posts

Thursday, November 12, 2026

Menakar Urgensi dan Strategi Pengelolaan Media Sosial bagi Institusi Pendidikan




Pandeglang, 22 November 2026 - Di era disrupsi digital, kehadiran media sosial bagi sekolah dan lembaga pendidikan bukan lagi sekadar tren, melainkan sebuah keniscayaan. Namun, tanpa pengelolaan yang profesional, platform digital justru berisiko menimbulkan polemik. Menyadari hal tersebut, workshop yang diselenggarakan oleh Disdikpora Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis 11 November 2026 kali ini Pemateri dari Praktisi Jurnalistik Radar Banten, Mastur Huda, S.E. acara bertempat di Aula Tutwuri yang bertajuk "Strategi Pengelolaan Media Sosial Pendidikan" digelar untuk membekali para pengelola dengan pemahaman komprehensif mulai dari etika privasi, alur kerja redaksi, hingga penyusunan konten yang efektif demi membangun kepercayaan publik dan mendukung ekosistem pembelajaran yang aman.


RINGKASAN MATERI 

1. Urgensi dan Tujuan Media Sosial Sekolah
Media sosial di lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk mendukung pembelajaran, layanan informasi, dan membangun hubungan baik dengan masyarakat. Namun, kehadirannya harus memiliki tujuan dan batasan yang jelas. Media sosial berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti komunikasi langsung (tatap muka, rapat orang tua, atau surat resmi). Tujuan utamanya meliputi: menyebarkan informasi resmi, memberikan edukasi, mendorong partisipasi publik, mengapresiasi karya warga sekolah, serta membangun kepercayaan (trust) terhadap institusi.

2. Pengenalan Audiens dan Manfaat
Pengelola harus memahami kebutuhan setiap audiens:

  • Peserta didik: Butuh informasi kegiatan, ruang berekspresi yang aman, dan inspirasi.

  • Orang tua: Butuh jadwal, prosedur layanan, dan kanal komunikasi.

  • Guru/Staf: Butuh info internal dan ruang berbagi inovasi.

  • Alumni & Masyarakat: Butuh kabar sekolah, peluang kolaborasi, dan informasi program.
    Manfaatnya sangat luas, mulai dari apresiasi prestasi siswa, berbagi praktik baik guru, hingga mempererat hubungan dengan alumni dan mitra sekolah.

3. Pembentukan Tim dan Alur Kerja (Workflow) yang Jelas
Pengelolaan yang baik membutuhkan struktur tim yang jelas:

  • Penanggung Jawab: Menetapkan kebijakan dan persetujuan isu penting.

  • Koordinator: Menyusun kalender konten dan membagi tugas.

  • Admin: Menerbitkan konten dan memoderasi komentar.

  • Kontributor: Guru/siswa yang memasok bahan konten.

  • Pemeriksa (Reviewer): Memastikan akurasi, etika, dan izin.
    Disarankan memiliki minimal dua admin tepercaya untuk menjaga keberlangsungan akses.
    Alur Kerja: Perencanaan (tujuan & audiens) -> Pengumpulan bahan (verifikasi data) -> Produksi (caption & visual) -> Pemeriksaan (cek fakta, ejaan, privasi) -> Persetujuan (untuk isu sensitif) -> Publikasi & Pantau (respons dan koreksi).

4. Strategi Konten dan Pemilihan Platform
Konten yang efektif harus berangkat dari kebutuhan audiens, menggunakan format yang tepat (poster, carousel, video), dan menampilkan proses/dampak nyata (bukan sekadar foto seremonial). Konten juga harus aksesibel (ada teks terbaca/caption).

  • Pilihan Platform: Instagram (visual & cerita), Facebook (komunitas & pengumuman), YouTube (video pembelajaran), TikTok/Reels (edukasi singkat), WhatsApp (komunikasi terbatas), dan Website (pusat rujukan resmi).

  • Kalender Konten: Tidak perlu mengunggah setiap hari. Contoh pola mingguan: Senin (info agenda), Selasa (tips edukasi), Rabu (cerita pembelajaran), Kamis (profil guru/siswa), Jumat (budaya positif), dan Akhir pekan (rekap kegiatan).

5. Standar Identitas dan Komunikasi
Gunakan nama akun, logo, dan deskripsi yang konsisten. Terapkan gaya bahasa yang santun, jelas, ringkas, inklusif, dan tidak menghakimi. Desain harus mudah dibaca. Hindari klaim berlebihan atau judul yang menyesatkan hanya untuk mengejar viralitas.

6. Etika, Privasi, dan Perlindungan Peserta Didik
Ini adalah poin krusial. Wajib mendapatkan persetujuan orang tua/wali sebelum mempublikasikan identitas atau foto anak. Hindari mempublikasikan data pribadi (alamat, nomor telepon, dokumen, lokasi real-time). Jangan mempermalukan anak atau mengunggah konflik. Gunakan bahasa yang menghormati martabat anak. Amankan akun dengan kata sandi kuat dan autentikasi dua faktor.

7. Penanganan Komentar, Kritik, dan Isu Sensitif
Jawab pertanyaan dengan sopan dan berbasis data. Jangan berdebat atau membalas dengan emosi. Arahkan pembahasan yang memuat data pribadi ke kanal privat. Untuk isu keselamatan anak atau dugaan pelanggaran, segera dokumentasikan dan eskalasi ke pimpinan. Jika terjadi kesalahan publikasi, lakukan koreksi yang jelas dan bertanggung jawab.


Kontributor; (SW)

Saturday, October 10, 2026

Mulai Januari 2027 Seluruh Guru di Indonesia Makin Sejahtera

Foto : Menteri Abdul Mu'ti
 

Jakarta, 9 Oktober 2026 — Kabar gembira bagi seluruh guru di Indonesia. Pemerintah memastikan babak baru kesejahteraan tenaga pendidik akan dimulai pada 1 Januari 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa penataan besar-besaran tata kelola guru akan segera dieksekusi, mencakup pengangkatan otomatis guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu hingga pembukaan seleksi CPNS.

Terobosan Otomatis: 242.482 Guru PPPK Naik Status
Salah satu poin paling krusial yang menjadi sorotan adalah pengalihan status bagi 242.482 guru PPPK paruh waktu. Mereka akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara otomatis tanpa melalui proses seleksi ulang . Status kepegawaian mereka pun akan beralih menjadi pegawai pemerintah pusat, yang berarti pembiayaan gaji dan tunjangan akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .

Jalan Terbuka Menuju PNS
Bagi guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu, pemerintah membuka peluang untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap mulai 2027 hingga 2029 . Seleksi ini juga terbuka bagi guru non-ASN yang memenuhi syarat administrasi, dengan kebutuhan formasi guru PNS mencapai 464.856 orang .

Payung Hukum dan Anggaran yang Kuat
Langkah ini didukung oleh peningkatan signifikan pada pagu anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027. Anggaran kementerian ditetapkan naik menjadi Rp89,10 triliun, dengan tambahan dana sebesar Rp23 triliun yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih status menjadi PPPK penuh waktu .

Bagi guru non-ASN yang belum lulus seleksi, pemerintah memberikan dispensasi penugasan sehingga mereka tetap dapat mengajar setelah 31 Desember 2026, dengan skema penggajian melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .

Kepastian yang Dinanti
Kebijakan ini sekaligus menjawab keresahan guru mengenai keberlanjutan karier. “Saya berharap kepada guru-guru kita hari ini tidak usah resah kembali, ya. Kembali mengajar, kembali fokus ke tugas masing-masing,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani .

Dengan reformasi tata kelola ini, pemerintah optimistis kualitas pendidikan nasional dapat terus meningkat seiring dengan terjaminnya kesejahteraan dan kepastian status para pendidik.

(Sumber : JPPN.com)


#guru #pppk #asn #pns #sejahtera

Wednesday, October 7, 2026

Gebrakan Baru! Pemerintah Wacanakan Gaji PNS dan Pensiunan Bakal Lewat Kopdes

 

Menteri Koperasi dan UKM

 

JAKARTA, INDSMEDIA.COM — Wacana transformasi sistem pembayaran gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan kembali mencuat. Pemerintah disebut tengah mengkaji opsi baru untuk menyalurkan penghasilan bulanan tersebut tidak lagi melalui bank konvensional, melainkan melalui koperasi.

Kabar ini mencuat seiring dengan beredarnya materi sosialisasi terkait program "Kopdes Merah Putih" (Koperasi Desa Merah Putih). Dalam unggahan yang beredar, terlihat Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, tengah menyampaikan orasi di depan podium dengan latar belakang logo program tersebut.

"Gebarakan Baru Tinggalkan Bank! Pemerintah Lempar Wacana Gaji PNS dan Pensiunan Bakal Cair Lewat Koperasi," demikian bunyi narasi yang tertera dalam unggahan tersebut, dikutip melihatindonesiaTV, Selasa (7/10/2026).

Dorong Kemandirian Ekonomi Desa

Dalam gambar tersebut, Ferry Juliantono tampak antusias menyampaikan gagasan tersebut. Ia mengangkat tangan kanannya, memberikan penekanan pada poin penting mengenai peran koperasi sebagai pilar ekonomi baru. Latar belakang panggung yang didominasi warna merah dan putih serta logo "Kopdes Merah Putih" menegaskan arah kebijakan yang ingin ditempuh pemerintah, yakni memperkuat koperasi di tingkat desa.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri digadang-gadang sebagai upaya pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian dari bawah. Salah satu instrumen yang diusulkan adalah memutar arus uang gaji ASN dan pensiunan agar tidak hanya berputar di bank besar, tetapi juga mengalir ke koperasi-koperasi desa.

Jika wacana ini terealisasi, maka sistem payroll ASN yang selama ini terpusat di bank-bank BUMN akan mengalami perubahan signifikan. Pemerintah menilai, penyaluran melalui koperasi dapat mempercepat perputaran ekonomi di desa, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat terkecil.

Tantangan dan Pro Kontra

Meski demikian, wacana ini diprediksi menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pengamat ekonomi koperasi menilai langkah ini bisa menjadi terobosan untuk membangkitkan kembali kejayaan koperasi di Indonesia. Koperasi dinilai lebih dekat dengan anggota dan memiliki potensi untuk memberikan layanan yang lebih personal dibandingkan bank.

Namun di sisi lain, tantangan terkait infrastruktur teknologi, manajemen risiko, dan keamanan dana menjadi sorotan utama. Bank selama ini memiliki sistem pengawasan yang ketat dan jaringan yang luas. Masyarakat pun menanti kejelasan teknis mengenai bagaimana mekanisme pencairan gaji tersebut nantinya, apakah sepenuhnya menggantikan bank atau hanya bersifat opsional.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai jadwal implementasi dan detail teknis dari wacana tersebut. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan ASN dan pensiunan.

(Tim Redaksi)

Thursday, October 1, 2026

Ini Kriteria Guru yang Berpeluang Mendapatkan BSU Rp 900 Ribu Pada Kuartal Keempat 2026!




Guru honorer berpeluang mendapatkan BSU 900 ribu rupiah yang akan dicairkan pada kuartal keempat 2026, namun harus memenuhi kriteria sebagai pekerja BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah batas tertentu, saat ini rincian spesifiknya belum diumumkan secara resmi.

Berdasarkan informasi terbaru, pemerintah Indonesia akan mencairkan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada kuartal keempat 2026 (Oktober-Desember), dengan total bantuan 900 ribu rupiah per orang, disalurkan dalam satu kali pembayaran sekaligus.

Apakah Guru Honorer Berpeluang Mendapatkannya?

Ada peluang, tetapi tunduk pada kriteria.

Jenis BSU yang akan dicairkan pada kuartal keempat ini adalah BSU umum dari Kemnaker, berbeda dengan BSU khusus guru dari Kemendikdasmen atau Kemenag. Berdasarkan referensi dari penyaluran tahun 2025, kriteria utamanya meliputi:

  • Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan

  • Gaji bulanan di bawah 3,5 juta rupiah atau di bawah upah minimum regional

Jika guru honorer telah memenuhi kedua persyaratan ini (misalnya guru honorer di sekolah swasta dengan gaji rendah dan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan), maka secara teori ada peluang untuk mendapatkan BSU ini. Namun hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi rincian spesifik penerima BSU kuartal keempat.

Guru honorer dapat memperhatikan pengumuman resmi dari Kemnaker, atau melalui situs web bsu.kemnaker.go.id serta mengecek status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Jika memenuhi kriteria "gaji di bawah 3,5 juta rupiah + peserta BPJS Ketenagakerjaan", kemungkinan besar akan menerima bantuan ini.

Sumber : red

Friday, September 18, 2026

Pemerintah Pastikan Guru PPPK Paruh Waktu Tetap Aman Meski Tidak Lolos Uji Kompetensi

 



JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa status kepegawaian bagi sekitar 172.000 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tidak akan dicabut, meskipun mereka nantinya dinyatakan tidak lulus dalam tes yang sedang disiapkan.

Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai menghadiri rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut melibatkan pimpinan DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Kementerian Keuangan.

Menurut Tito, tes yang disiapkan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengangkat para guru PPPK paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Namun, ia menegaskan bahwa kegagalan dalam tes tersebut bukanlah akhir dari segalanya bagi para guru.

"Kesimpulannya, mereka akan diupayakan mengikuti semacam tes. Jika lulus, mereka akan dijadikan pegawai Kemendikdasmen. Namun, jika tidak lulus, status mereka tetap dipertahankan. Tidak ada pemecatan atau perumahan," ujar Tito kepada awak media.

Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan bagi para guru PPPK paruh waktu ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan Tito untuk menegaskan bahwa tidak ada kendala fiskal dalam menjaga kesejahteraan para guru.

"Pembiayaannya dari Kementerian Keuangan. Tadi Wakil Menteri Keuangan hadir, begitu pula perwakilan Kemendikdasmen. Intinya, pembiayaan bersumber dari APBN," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito memberikan kelonggaran bagi para guru yang belum berhasil lolos pada tahun ini. Mereka dipersilakan untuk mengikuti tes kembali pada tahun berikutnya.

"Jika tidak lulus tahun ini, mereka boleh ikut lagi tahun depan. Intinya, pemerintah ingin memberikan ketenangan kepada ASN, baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, terutama para guru," tambah Tito.

Ketika ditanya mengenai ada tidaknya kuota tertentu dalam pengangkatan menjadi pegawai penuh waktu, Tito menyerahkan detailnya kepada Menteri PAN-RB. "Itu tergantung hasil tesnya. Untuk detailnya, silakan tanyakan langsung kepada Bu MenPAN yang lebih memahami," pungkasnya.


(Sumber: Kompas.com)

Friday, September 11, 2026

Seleksi Guru SILN dan Pendidik CLC Segera Dibuka, Siapkan Diri Sekarang!

 



Jakarta – Kabar gembira bagi para pendidik di Tanah Air. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan bahwa seleksi guru dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) serta pendidik tetap Community Learning Center (CLC) akan segera dibuka.

Langkah ini menjadi angin segar bagi para guru yang ingin mengabdikan diri dalam layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di perantauan. Program ini menjangkau 13 SILN yang tersebar di sembilan negara, serta 302 titik CLC di wilayah Sabah dan Sarawak, Malaysia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kanal resmi Ditjen GTK, SILN merupakan sekolah yang melayani pendidikan bagi anak-anak Indonesia di berbagai negara dengan tetap mengacu pada kurikulum nasional. Sementara itu, CLC adalah pusat layanan belajar sederhana yang didirikan untuk memberikan pendidikan jenjang SD dan SMP bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang berada di kawasan perkebunan di Sabah dan Sarawak.

Adapun rincian 302 titik CLC tersebut meliputi 240 CLC di wilayah Sabah dan 62 CLC di wilayah Sarawak. Keberadaan CLC menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi anak-anak Indonesia, meskipun berada jauh dari tanah air.

Meski demikian, calon peserta diimbau untuk bersabar menunggu informasi resmi. Pihak Ditjen GTK menegaskan bahwa rincian mengenai persyaratan peserta, jadwal pendaftaran, tahapan seleksi, hingga dokumen yang harus disiapkan masih akan diumumkan kemudian melalui kanal komunikasi resmi.

"Masyarakat diharapkan berhati-hati terhadap informasi yang mencantumkan persyaratan atau jadwal seleksi sebelum adanya pengumuman resmi dari Ditjen GTK," demikian pernyataan resmi yang dikutip dari akun Instagram @ditjen.gtk.kemdikbud.

Seleksi ini menjadi peluang emas bagi para tenaga pendidik yang memiliki semangat tinggi untuk berkontribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa di kancah internasional. Para calon peserta disarankan untuk terus memantau kanal resmi Ditjen GTK Kemendikdasmen guna memastikan informasi yang digunakan saat mendaftar merupakan ketentuan terbaru.

Dengan dibukanya seleksi ini, diharapkan semakin banyak guru berkualitas yang siap mengabdi dan membawa nama baik pendidikan Indonesia di mata dunia. (*)



Hasil PISA 2025: Indonesa Masih Bertahan di Grup Bontot ASIA

Gambar Ilustrasi Pelajar

 JAKARTA – Hasil evaluasi pendidikan internasional Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 resmi dirilis. Laporan terbaru yang dipublikasikan oleh IDT Community ini menyajikan potret komprehensif mengenai capaian, tantangan, serta peluang pendidikan Indonesia di kancah global.

Berdasarkan data yang dihimpun, skor Indonesia pada PISA 2025 menunjukkan tren positif pada beberapa domain, meskipun masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Skor Sains Indonesia tercatat naik 6 poin menjadi 389, dan Reading naik 7 poin menjadi 365. Namun, skor Matematika mengalami penurunan 2 poin menjadi 364. Meski demikian, capaian ini menegaskan bahwa Indonesia masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dari rata-rata negara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Keterlibatan dan Dukungan Guru Meningkat

Salah satu sorotan utama dalam PISA 2025 adalah pengukuran baru untuk computational problem solving atau pemecahan masalah komputasional. Dalam laporan tersebut, Indonesia mendapatkan apresiasi dari OECD berkat peningkatan dukungan guru (teacher support) dalam pembelajaran sains. Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan peningkatan dukungan guru terbesar sejak tahun 2015.

"OCED secara eksplisit menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan teacher support dalam pembelajaran sanis terbesar sejak 2015," demikian kutipan dalam laporan tersebut.

Selain itu, lingkungan belajar di Indonesia dinilai memiliki beberapa modal positif. Indeks disiplin kelas di Indonesia tercatat sebesar 0,47, jauh di atas rata-rata OECD yang hanya 0,14. Sekitar 78 persen siswa Indonesia juga merasa berada pada indikator rendah akan truancy atau membolos, jauh lebih baik dibandingkan rata-rata OECD yang berada di angka 66,1 persen.

Tantangan Kritis: Rendahnya Motivasi dan Keyakinan Diri

Meskipun lingkungan belajar kondusif, laporan ini menyoroti masalah serius pada aspek psikologis siswa. Sebanyak 60,9 persen siswa Indonesia masih tergolong low performer pada ketiga domain (Sains, Reading, Matematika). Hal ini berbanding lurus dengan lemahnya motivasi dan keyakinan diri.

Data menunjukkan, motivasi dan keyakinan siswa Indonesia untuk berkembang sangat lemah. Hanya 30,2 persen siswa yang memiliki growth mindset (pola pikir berkembang), jauh tertinggal dibandingkan rata-rata OECD yang mencapai 69,3 persen. Padahal, indikator keterlibatan (engagement) seperti rasa ingin tahu, penetapan tujuan, dan pencarian bantuan menunjukkan korelasi positif terhadap hasil belajar.

Ketimpangan dan Sedikitnya Talenta Puncak

Isu pemerataan juga menjadi catatan merah. Hanya 8,6 persen variasi skor sains di Indonesia yang dijelaskan oleh status sosial-ekonomi (ESCS), yang berarti ketimpangan akses masih tinggi. Meski begitu, terdapat temuan positif di mana 15,4 persen siswa disadvantaged (kurang beruntung secara ekonomi) menunjukkan resiliensi akademik yang baik.

Di sisi lain, Indonesia sangat kekurangan siswa berprestasi puncak (top performer). Hanya 0,1 persen siswa Indonesia yang berhasil mencapai Level 5/6, sementara rata-rata OECD mencapai 11,9 persen.

Peringkat dan Kesadaran Lingkungan

Secara peringkat, Indonesia berada di urutan 73 dari 31 negara di ASEAN untuk Sains (skor 389), urutan 74 untuk Reading (365), dan urutan 78 untuk Matematika (364). Untuk kemampuan baru Computational Problem Solving, Indonesia berada di urutan 62 dari 85 negara di ASEAN dengan skor 427.

Menariknya, kepedulian terhadap lingkungan menjadi poin positif. Lebih dari 90 persen siswa Indonesia menyatakan tertarik berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan melalui pembelajaran sains. Angka ini jauh melampaui rata-rata internasional yang hanya sekitar 62 persen.

Harapan Baru

Laporan ini menutup dengan pesan optimistis. Data PISA 2025 diharapkan menjadi cermin bagi Indonesia untuk terus memperkuat kualitas pembelajaran. "Generasi Belajar Indonesia Maju" menjadi harapan agar setiap anak memiliki kesempatan yang lebih baik di masa depan.


Sumber : berbagai sumber/OECD

Wednesday, September 9, 2026

SDN Citeureup 3 Terapkan PJJ Tiga Hari, Antisipasi Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

 

Gambar Ilustrasi

PANDEGLANG – SD Negeri Citeureup 3 yang berlokasi di Kampung Pasirkadu, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, turut melaksanakan instruksi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang terkait penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama tiga hari, terhitung sejak Senin (7/9/2026) hingga Rabu (9/9/2026).

Kebijakan ini diambil sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) yang masih menunjukkan aktivitas vulkanik. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Disdikpora Kabupaten Pandeglang Nomor: 400.3/3-DISDIKPORA/2026, seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Pandeglang diwajibkan mengalihkan kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi PJJ atau Belajar dari Rumah (BDR).

Kepala SDN Citeureup 3, Mu'min Ansori, S.Pd.I, menyatakan bahwa pihak sekolah telah menyosialisasikan kebijakan ini kepada para guru, siswa, dan orang tua/wali murid. "Kami mengikuti instruksi Disdikpora demi keselamatan peserta didik. Meski belajar dari rumah, proses pembelajaran tetap berjalan dengan bimbingan guru melalui platform daring dan penugasan terstruktur," ujarnya.

PGRI Cabang Panimbang turut mendukung penuh pelaksanaan surat edaran tersebut. Ketua PGRI Cabang Panimbang, Yaya Rukbi, S.Pd., menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan peserta didik di tengah ancaman bencana. "Dengan pembelajaran jarak jauh, kita jaga keselamatan peserta didik serta keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Pandeglang," demikian pernyataan dalam dukungan resmi PGRI.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau memang masih terpantau. Badan Geologi mencatat bahwa meskipun episode erupsi menerus selama sekitar 25 jam telah berakhir pada Minggu (6/9/2026), potensi erupsi susulan masih tetap ada. Pada Selasa (8/9/2026) dan Rabu (9/9/2026) dini hari, gunung api tersebut kembali menunjukkan aktivitas erupsi. Status Gunung Anak Krakatau pun masih berada pada level Siaga III.

Kekhawatiran utama yang melatarbelakangi kebijakan PJJ adalah sebaran abu vulkanik yang dapat membahayakan kesehatan siswa jika mereka harus beraktivitas di luar ruangan. Dengan diterapkannya PJJ, para siswa di SDN Citeureup 3 dan seluruh sekolah di Pandeglang diharapkan tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan aman dari rumah masing-masing.

Kebijakan PJJ ini sedianya berlaku hingga Rabu (9/9/2026). Namun, mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih fluktuatif, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah memperpanjang masa PJJ hingga Jumat, 11 September 2026. SDN Citeureup 3 pun siap menyesuaikan diri dengan perpanjangan kebijakan tersebut guna memastikan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama.

Kontributor SW

PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu Selangkah Raih Kemenangan, Demo 7 September Akhirnya Batal

 


JAKARTA – Kabar gembira datang bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia. Setelah melalui serangkaian perjuangan dan aspirasi yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sejumlah tuntutan utama terkait status kepegawaian dan kesejahteraan PPPK akhirnya menemukan titik terang.


Pertemuan antara perwakilan Aliansi Merah Putih Lintas Profesi dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Senin (7/9/2026) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, membawa hasil manis. Sebanyak 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu menyampaikan empat tuntutan utama yang selama ini diperjuangkan.


Dasco menyatakan siap merealisasikan tuntutan tersebut dan meminta waktu sekitar satu bulan untuk pembahasan lebih lanjut. Atas kepastian ini, rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang sedianya melibatkan 32.000 hingga 35.000 orang ASN se-Indonesia pada 7 September 2026 di kawasan Monas atau Istana Negara resmi dibatalkan dan diganti dengan penyerahan data perwakilan.


Berikut adalah poin-poin penting hasil pertemuan yang telah disepakati:


1. PPPK Paruh Waktu Naik Status: Seluruh PPPK paruh waktu dari berbagai formasi—baik tenaga teknis, tenaga kesehatan, guru, maupun tenaga kependidikan—akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2026 dengan hak gaji penuh setara ASN.


2. Peluang Jadi PNS: PPPK penuh waktu akan diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2027 tanpa syarat batas usia, dengan hak pensiun dan hak-hak lain yang sama dengan PNS. Khusus bagi yang berusia maksimal 58 tahun, proses pengangkatan dapat dilakukan lebih cepat.


3. Pengiriman Data: Selambat-lambatnya Senin, 7 September 2026, seluruh kementerian di Indonesia telah mengirimkan data PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu. Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Merah Putih telah menyerahkan berkas serta data jumlah PPPK paruh waktu secara nasional kepada Dasco dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.


4. PPPK Kementerian Agama Rampung: Khusus untuk PPPK di lingkungan Kementerian Agama, baik paruh waktu maupun penuh waktu, Dasco menyatakan tidak ada lagi masalah karena kementerian terkait telah dipanggil dan diminta menyelesaikan sesuai keinginan utusan Aliansi Merah Putih.


5. Fasilitasi Mabes Polri: Selama masa pertemuan di Jakarta mulai hari ini hingga Senin (7/9/2026), seluruh biaya transportasi, konsumsi, dan penginapan para perwakilan ditanggung sepenuhnya oleh Mabes Polri melalui Koordinator Lapangan Brigjen Dwi Suryo.


Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah dan DPR telah mencapai kesepahaman mengenai arah penyelesaian status guru. "Alhamdulillah hari ini semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," ujarnya.


Dasco menekankan bahwa keakuratan data menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan kepegawaian agar tepat sasaran. "Setiap kebijakan kepegawaian dimulai dari satu hal sederhana, data yang benar," tegasnya.


Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, menyampaikan rasa syukur atas tercapainya kesepakatan ini. "Pak Dasco menyatakan siap merealisasikan empat tuntutan kami. Beliau minta waktu sebulan untuk pembahasannya dan kami berikan waktu," katanya. Fadlun juga mengungkapkan bahwa data yang disiapkan tidak hanya mencakup anggota forum, tetapi seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu yang ingin diperjuangkan.


Kepastian ini disambut dengan sukacita oleh para PPPK di seluruh Indonesia. Seorang perwakilan forum menyebutkan bahwa perjuangan panjang selama ini akhirnya membuahkan hasil. “Alhamdulillah, perjuangan menemukan titik terang,” demikian ungkapan yang merepresentasikan rasa syukur seluruh PPPK paruh waktu dan penuh waktu.


DPR RI memastikan proses tersebut akan terus dikawal melalui fungsi pengawasan agar memberikan kepastian status dan karier bagi para pegawai secara bertahap. Seluruh masukan dari Aliansi Merah Putih akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait sebagai tindak lanjut.

Sumber : Aliansi Merah Putih

Thursday, August 20, 2026

Ironi Pendidikan di Pandeglang: Nilai TKA Matematika Siswa SD Rata-Rata Hanya 36 dari 100!

 


PANDEGLANG, [20/08/2026] - Dunia pendidikan di Kabupaten Pandeglang tengah menghadapi sinyal alarm yang memprihatinkan. Berdasarkan data statistik TKA tahun 2026 yang dirilis, capaian nilai siswa di dua mata pelajaran utama menunjukkan kesenjangan yang tajam dan angka yang jauh dari harapan. Jika mata pelajaran Bahasa Indonesia masih mampu bertahan di angka rata-rata 52, maka Matematika justru jatuh di titik kritis dengan rata-rata hanya 36.94.

Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah gambaran nyata tentang tantangan besar yang dihadapi oleh ribuan pelajar di Pandeglang.

Matematika: "Sosok" Menakutkan dengan Rata-rata di Bawah 40

Dari 20.830 siswa yang tercatat mengikuti ujian di 869 sekolah, rata-rata nilai Matematika hanya menyentuh angka 36.94. Lebih mengkhawatirkan, data menunjukkan bahwa 32.37% siswa, atau hampir sepertiga dari total peserta, masuk dalam kategori "Kurang". Artinya, lebih dari 6.700 siswa di Pandeglang memiliki pemahaman matematika yang berada di bawah standar minimum.

Bahkan, untuk meraih predikat "Baik" sekalipun, hanya 5.40% siswa yang mampu mencapainya. Tidak ada satupun siswa (0.00%) yang berhasil menyentuh kategori "Istimewa". Ini menandakan bahwa kemampuan numerasi di kabupaten ini masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan.

Bahasa Indonesia: Lebih Baik, Namun Masih Jauh dari Sempurna

Di sisi lain, mata pelajaran Bahasa Indonesia menunjukkan performa yang relatif lebih cerah. Dengan rata-rata 51.95, mata pelajaran ini masih menjadi andalan. Hanya 44.56% siswa yang berada di kategori "Kurang", angka yang memang masih tinggi namun lebih rendah dibandingkan Matematika.

Yang menarik, kesenjangan kemampuan di antara siswa sangat terlihat. Data menunjukkan bahwa siswa yang berada di persentil 10 (10% terbawah) memiliki nilai 33.33, sementara yang di persentil 90 (10% teratas) mencapai 73.33. Ini menunjukkan bahwa mutu pembelajaran masih sangat timpang antar sekolah dan individu.

Sumber : tka.kemendikdasmen.go.id

"Pekerjaan Rumah" bagi Para Pendidik

Data ini menjadi pukulan keras sekaligus cambuk bagi Dinas Pendidikan dan para guru di Pandeglang. Angka standar deviasi yang cukup besar 16.18 untuk Bahasa Indonesia dan 10.67 untuk Matematika menunjukkan variasi kemampuan siswa yang sangat lebar. Hal ini menandakan bahwa pendekatan "satu ukuran untuk semua" (satu kurikulum yang sama rata) mungkin sudah tidak relevan lagi.

Salah satu pengamat pendidikan setempat menilai, "Rendahnya nilai Matematika bukan semata-mata karena siswa tidak pintar, tetapi bisa jadi karena metode pengajaran yang kurang adaptif atau minimnya sarana prasarana penunjang logika di sekolah-sekolah."

Harapan di Tengah Keprihatinan

Meski angka "Kurang" masih mendominasi, tetap ada secercah harapan. Kategori "Memadai" menjadi posisi mayoritas di kedua mata pelajaran 45.82% untuk Bahasa Indonesia dan 62.23% untuk Matematika. Ini berarti mayoritas siswa berada di zona yang bisa digembleng untuk naik kelas.

Ke depan, diperlukan terobosan serius, mulai dari pelatihan guru berbasis numerasi, hingga program remedial yang masif. Jika tidak, generasi emas Pandeglang hanya akan menjadi impian yang tertinggal oleh angka-angka statistik.


Sumber : https://tka.kemendikdasmen.go.id/


Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT

Wednesday, August 19, 2026

BREAKING NEWS: Revolusi Guru! Pemerintah Putuskan Semua Guru PPPK Naik Pangkat dan Jadi PNS!

 


Jakarta, (Harian Guru) - Kabar menggemparkan datang dari Istana Negara! Pemerintah secara resmi mengumumkan perubahan besar-besaran dalam sistem kepegawaian guru yang akan mengubah nasib puluhan ribu tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan adanya "Kepastian untuk Guru" yang selama ini dinanti-nantikan.


Kabar baik ini, yang diunggah oleh akun @komunitasgurudigitalindonesia, menyebutkan tiga poin revolusioner yang siap menggebrak dunia pendidikan:


1. PPPK Paruh Waktu Langsung Diangkat Penuh Waktu di 2027!

Selama ini, status paruh waktu sering menjadi momok bagi para guru honorer yang telah diangkat menjadi PPPK. Kini, pemerintah menegaskan bahwa mereka tidak akan selamanya berada di bayang-bayang ketidakpastian. Mulai tahun 2027, semua guru dengan status PPPK Paruh Waktu akan secara resmi diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Ini adalah langkah besar yang memastikan hak dan kesejahteraan guru setara dengan aparatur sipil lainnya.


2. Jalan Terbuka Menuju PNS!

Jika berstatus penuh waktu saja sudah luar biasa, pemerintah melangkah lebih jauh. Setelah resmi menjadi PPPK Penuh Waktu, para guru akan diberikan "golden ticket" untuk mendapatkan kesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tidak ada lagi kata "hanya" PPPK; masa depan sebagai abdi negara dengan segala tunjangan dan kepastian pensiun kini terbuka lebar!


3. Semua Guru Diambil Alih Pemerintah Pusat!

Ini adalah poin yang paling monumental. Dalam sebuah keputusan yang dianggap sebagai lompatan sejarah, pemerintah menyepakati adanya perubahan status kepegawaian. Seluruh guru (PPPK dan PNS nantinya) akan dipindahkan menjadi Pegawai Pemerintah Pusat. Selama ini yang kita kenal adalah guru daerah, kini semua akan dikelola langsung oleh pusat. Hal ini diyakini akan menyamaratakan kualitas, kesejahteraan, dan distribusi guru secara merata di seluruh Indonesia.


Menteri Prasetyo Hadi menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan tanpa tanda jasa.


"Dengan kepastian ini, kami berharap para guru tidak perlu lagi khawatir akan masa depannya. Mereka bisa fokus 'Terus Mengajar Demi Indonesia Maju'," tegasnya.


Kabar ini langsung disambut gegap gempita oleh para guru dari Sabang sampai Merauke. Berbagai grup media sosial dipenuhi oleh ungkapan syukur dan kegembiraan atas kebijakan yang dianggap sebagai hadiah terbesar bagi dunia pendidikan di era pemerintahan saat ini.


Tetap pantau terus perkembangan berita mengejutkan ini hanya di kanal resmi dan komunitas guru digital Indonesia.


#GuruHebat #IndonesiaMaju #KepastianUntukGuru #PPPKJadiPNS

Lynk | Diskon Up 50%

E-learning