PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN (SIK) TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROPINSI BANTEN

1.1   Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi informasi saat ini telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaannya yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial, pemerintahan, dan sebagainya. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemajuan yang sangat pesat, komputer sebagai media pengolah data elektronik dapat menyajikan berbagai informasi secara cepat, tepat, dan akurat.

Pada dasarnya informasi merupakan bagian penting untuk mengambil keputusan, sehingga kesalahan yang dilakukan manusia dapat dikurangi, bahkan tidak perlu terjadi. Keuntungan dari pentingnya informasi diantaranya ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memangkas jalur birokrasi, memperluas akses terhadap pihak lain, memudahkan pengawasan pada bawahan, serta dapat memberi keputusan pasti (Sedarmayanti, 2008: 5).

Dalam menunjang penyelesaian pekerjaan inilah maka peran teknologi komputer sangat penting diterapkan sebagai pendukung dalam pengelolaan informasi yang cepat, efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal merupakan komponen utama sistem informasi organisasi yaitu untuk pengolahan data dan informasi pada organisasi terkait.

Salah satu proses penerapan teknologi informasi dalam organisasi pemerintahan yang sedang berkembang dewasa ini khususnya di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK). SIK merupakan media yang bertujuan memberikan layanan informasi tentang ketenagakerjaan. Berkembangnya sistem informasi ketenagakerjaan yang dikelola dengan bantuan teknologi komputer menunjukkan bahwa kebutuhan organisasi terhadap sistem informasi ketenagakerjaan yang berbasiskan komputer sangat penting diterapkan.

Penerapan sistem informasi ketenagakerjaan pada instansi pemerintah akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi ketenagakerjaan serta mendapatkan pelayanan yang optimal. Kemampuannnya memutus rantai birokrasi serta menghilangkan hambatan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menjadikan teknologi informasi menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh suatu negara khususnya pada setiap daerah (Puspasari, 2009: 68).

Penerapan sistem informasi telah membuat semua pihak dapat mengetahui berbagai informasi yang ingin mereka ketahui dengan cepat. Sistem informasi juga merupakan penunjang utama dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi. Dengan lajunya gerak pembangunan yang semakin pesat, organisasi publik diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi sehingga dapat menunjang efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Dengan demikian maka jelaslah bahwa penerapan teknologi informasi dan sistem informasi pada instansi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintah dalam melayani masyarakat dan bagi kemajuan organisasi itu sendiri dalam mencapai tujuannya. Dengan sistem informasi yang baik dan tepat, maka segala pekerjaan yang ada dalam suatu keorganisasian dapat berjalan dengan cepat, efektif dan efisien.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten pada saat ini telah berhasil membangun suatu Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK). Sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja yaitu kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.

Download Selengkapnya, Klik Disini