Foto : Senyum Sumringah ASN
Jakarta -
Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara menjelaskan skema rekrutmen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK bagi sejumlah
jabatan aparatur sipil negara (ASN), termasuk guru pada tahun 2021.
"Untuk mendorong produktivitas birokrasi dalam pelayanan publik, pemerintah berencana melakukan rekrutmen satu juta guru PPPK
tahun 2021 untuk memenuhi kekurangan guru yang terjadi di banyak
daerah," kata Plt Kabiro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
BKN Paryono dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu
(6/1/2021).
Ia mengatakan para guru honorer, termasuk guru tenaga
honorer kategori 2 (eks-honorer K-2), sangat terbuka untuk mendaftar dan
mengikuti ujian seleksi menjadi guru PPPK.
Namun, BKN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus menjaring masukan dari berbagai
pihak, sebagai dasar dalam mengambil kebijakan, agar para guru dapat
memperjelas statusnya dan meningkatkan kesejahteraan.
Hingga saat ini, pemerintah tidak menutup kemungkinan
tetap membuka formasi guru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara
terbatas untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.
Hal itu telah diumumkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan menjadi fokus BKN pada tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan
Pegawai ASN (State Civil Apparatus) terdiri dari Pegawai Negeri
Sipil/PNS (Civil Servants) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK (Government Workers).
PNS dan PPPK memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang setara dalam pelayanan publik.
Pembagian skema kerjanya adalah PNS lebih difokuskan pada
pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial, sementara
PPPK fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong
percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi
pemerintah.
PPPK dapat pula menduduki jabatan manajerial pada tingkat
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, setelah memperoleh izin dari
Presiden.
Merujuk sistem manajemen ASN di negara maju, skema PPPK
diterapkan untuk merekrut tenaga profesional dalam jabatan-jabatan
tertentu.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 terdapat 147
jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK, termasuk di dalamnya
Jabatan Fungsional Guru.
Kebutuhan mendesak pengangkatan PPPK dalam jabatan guru
disebabkan timbulnya keluhan kekurangan guru serta ketidakmerataan
distribusi guru di daerah.
Untuk itu, pengisian jabatan guru dengan menggunakan skema
PPPK dinilai tepat, tanpa mengurangi haknya sebagai ASN. PPPK akan
memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang
sama seperti PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan.
Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Paryono menjelaskan bahwa perbedaan utama antara ASN
berstatus PNS dan PPPK, dengan sistem pensiun yang ada sekarang ini,
terletak pada jaminan pensiun.
Namun, tidak tertutup kemungkinan PPPK memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema pensiun pay-as-you-go (manfaat pasti) menjadi fully-funded (iuran pasti).
Dengan perubahan sistem pensiun dan jaminan hari tua itu, tidak terdapat perbedaan kesejahteraan signifikan antara PNS dan PPPK.
Sasaran utama reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dengan demikian, setiap program dan kegiatan diarahkan mendukung reformasi birokrasi yang dapat memberikan hasil (outcomes)
terjadinya peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Untuk itu, ASN
sebagai penggerak utama birokrasi harus mampu mencapai peningkatan
kualitas layanan tersebut. Pengadaan tenaga guru melalui skema PPPK
telah dikaji sejak awal tahun 2020.
Sumber :
bkn.go.id
liputan6.com
